Industri konstruksi di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik dan modern. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia memperkenalkan sejumlah peraturan baru yang bertujuan untuk meningkatkan standar, efisiensi, dan transparansi dalam sektor konstruksi. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah penerapan ISO 37001, standar internasional untuk sistem manajemen anti-penyuapan, yang kini semakin diakui sebagai elemen kunci dalam membangun industri yang lebih transparan dan terpercaya.
Penerapan ISO 37001 di Industri Konstruksi
Untuk melakukan penerapan ISO 37001 ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh organisasi atau perusahaan, seperti:
- Komitmen yang kuat untuk manajemen puncak
Agar organisasi dapat menerapkan sistem anti penyuapan ISO 37001, diperlukan komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Komitmen ini penting untuk mengembangkan sistem manajemen anti penyuapan secara efektif. - Membuat tim anti penyuapan
Tim anti penyuapan disebut juga dengan tim fungsi kepatuhan anti penyuapan yang berisikan beberapa orang yang disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi. - Memeriksa dan mengidentifikasi siatuasi dan kondisi
Perlu dilakukannya berbagai peninjauan agar bisa membandingkan sistem manajemen yang sudah ada dengan persyaratan ISO 37001. - Menentukan ruang lingkup dan kebijakan
Menentukan ruang lingkup berfungsi untuk mengetahui penerapan ISO 37001 yang akan dilakukan. Selain itu, menentukan kebijakan diperlukan untuk memahami tujuan organisasi. - Penilaian risiko
Penilaian risiko bisa membantu organisasi untuk mengetahui berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan begitu, prioritas bisa ditentukan dan kebijakan bisa dijalankan dengan baik. - Menentukan sasaran atau target dan cara mencapainya
Target dan sasaran ini harus dirancang dengan rinci dan spesifik. Selain itu, harus terukur dan bisa dimonitor serta dikomunikasikan dengan baik. - Membuat dokumentasi
Diperlukan adanya dokumentasi yang terstruktur dan terkontrol untuk semua dokumen yang diperlukan. Pihak yang menggunakan dokumentasi ini harus memahami bagaimana penggunaannya agar tidak terjadi kesalahan. - Memulai program tentang pelatihan dan kesadaran
Untuk memulai program ini, bisa dimulai dengan menginformasikan secara resmi bahwa perusahaan sedang dalam masa mempersiapkan sertifikasi penerapan ISO 37001. - Implementasi
Tahapan ini bisa membuktikan apakah kebijakan dan prosedur sudah dipahami atau belum. Jika sudah dimengerti, maka penerapannya akan lebih efektif. Semua pihak terkait harus ikut berpartisipasi aktif dalam proses impleementasi ISO 37001. - Peninjauan dan evaluasi penerapan ISO 37001
Peninjauan ini bisa mencakup efektivitas pelatihan, pengendalian, kepatuhan dan alokasi tanggung jawab. Setelah itu, bisa dilakukan beberapa evaluasi melalu proses internal audit. - Mengagendakan rapat tinjauan manajemen
Rapat peninjauan perlu dilakukan oleh manajemen puncak. Hal ini dilakukan sesuai arah tujuan strategis dari perusahaan. Rapat ini berfungsi untuk memantau berbagai informasi tentang kinerja sistem manajemen anti penyuapan. - Melakukan perbaikan
Setelah melakukan evaluasi dan peninjauan, harus dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Hal ini dilakukan hingga sistem manajemen anti penyuapan bisa berjalan dengan efektif. - Melakukan audit dengan badan sertifikasi
Setelah organisasi melakukan semua tahapan penerapan ISO 37001, maka langkah selanjutnya bisa mengajukan permohonan audit sertifikasi dengan lembaga terkait. Jadwal audit sertifikasi umumnya akan dkoordinasikan oleh pihak badan sertifikasi dengan perusahaan terkait.
Peraturan Terbaru Jasa Konstruksi 2024
Di Indonesia sudah terjadi beberapa kali perubahan dalam peraturan jasa konstruksi yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja. Kementerian PUPR sudah memperbarui peraturan ini dengan membaginya menjadi 7 peraturan yang lebih rinci. Selain itu, Kementerian PUPR juga sudah melakukan strategi khusus dalam upaya mencegah pelanggaran atau korupsi dalam sistem pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
Perubahan signifikan dalam peraturan konstruksi melibatkan perluasan definisi pekerjaan konstruksi, penyesuaian tarif pajak, dan perubahan sanksi pelanggaran kepatuhan. Definisi pekerjaan konstruksi diperbarui untuk mencakup perkembangan teknologi dan metode baru. Penyesuaian tarif pajak dilakukan untuk mendorong investasi dan proyek berkelanjutan. Perubahan sanksi pelanggaran melibatkan peningkatan denda dan penalti untuk meningkatkan kepatuhan. Dampak dari perubahan ini sangat signifikan bagi industri konstruksi, sehingga penting bagi pelaku bisnis untuk memantau dan memahami peraturan terbaru guna memastikan kepatuhan dan keberlanjutan operasional.
Pemerintah telah memperbarui standar kualitas proyek yang harus dipenuhi oleh perusahaan konstruksi, mencakup spesifikasi teknis, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan peningkatan metode konstruksi untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Peraturan baru juga mengharuskan proyek konstruksi besar melalui pengawasan ketat dan memperoleh sertifikasi dari lembaga yang diakui untuk mengurangi risiko kegagalan dan memastikan kepatuhan terhadap standar.
Selain itu, masyarakat kini diberi peran lebih besar dalam pengawasan proyek konstruksi dengan mekanisme untuk menerima laporan dan masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan proyek. Pemerintah juga mendorong adopsi teknologi terbaru dalam industri konstruksi, seperti Building Information Modeling (BIM), untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proyek, dengan insentif bagi perusahaan yang menerapkan teknologi ini.
Dampak Perubahan Peraturan Jasa Konstruksi
Jasa konstruksi diwajibkan untuk menerapkan SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai usaha untuk menekan angka korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini diinformasikan salah satunya melalui surat pemberitahuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dikeluarkan pada tahun 2020, berisikan perintah untuk semua BUMN agar melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Peraturan baru yang membawa peningkatan beban pajak pada jasa konstruksi memiliki dampak yang signifikan untuk kontraktor. Peningkatan beban pajak bisa merugikan kontraktor dengan meningkatnya biaya proyek, mengubah strategi perencanaan keuangan dan memerlukan penyesuaian dalam struktur biaya operasional mereka.
Baca juga: Berbagai Jenis dan Potensi Bisnis dalam Industri Konstruksi